• Breaking News

    Dugaan keterlibatan ‘milisi’ di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat: “Tidak ada yang memihak kami, padahal kami sama-sama warga Indonesia”

    Kelompok hak asasi manusia menyerukan investigasi terhadap kematian setidaknya delapan warga sipil dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat belum lama ini. Di sisi lain, berbagai pihak menuding keterlibatan ‘milisi’ di balik gesekan antara warga Papua dan pendatang.

    Meski diklaim sudah kondusif, potensi konflik horizontal dan aksi demonstrasi lanjutan menuntut referendum, dikhawatirkan masih mungkin terjadi.

    Hak atas foto Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

    Penghuni Asrama Nayak di Jayapura, Papua, sedang mempersiapkan ibadah misa pemulihan bersama warga di sekitar asrama, siang itu.

    Kursi-kursi plastik masih tertata dengan rapi di depan asrama, di bawah tenda biru yang membentang di halaman asrama berdinding kuning tersebut.

    Beberapa pemuda Papua mulai berdatangan, sementara yang lain tengah mempersiapkan jamuan.

    Tepat sepekan sebelumnya, asrama yang terletak di Kamkey, Distrik Abepura itu diserang oleh apa yang mereka sebut sebagai ‘warga pendatang’.

    Minggu (01/09) dini hari, sekelompok orang yang terdiri dari polisi dan warga sipil yang bersenjatakan parang dan senjata tajam lain, menyerang asrama mahasiswa Papua di Abepura itu.

    Satu pemuda Papua bernama Mikael Kareth, meninggal tertembus peluru di dadanya, sementara belasan lain menderita luka-luka.

    Salah seorang penghuni asrama, Melianus Asso menuturkan pada saat kejadian, ada sekitar 25 orang yang tinggal di asrama. Kebanyakan dari mereka sudah tertidur lelap.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Para penghuni Asrama Mahasiswa Nayak di Kamkey, Abepura.

    Mereka kaget, dibangunkan oleh bunyi riuh suara tiang listrik dipukul-pukul dan teriakan orang-orang di luar asrama.

    Ketika menengok keluar, dia melihat kebanyakan massa yang melakukan serangan adalah warga pendatang yang tinggal tak jauh dari lokasi asrama mereka.

    Dilihatnya mereka membawa bermacam senjata tajam, mulai dari parang, sumpit dan lainnya.

    “Mereka berteriak-berteriak, ketok-ketok tiang listrik, langsung naik ancam di sini, di dalam asrama sini. Teriakan itu mereka bilang ‘Serang, serang!’, ‘Babi’, ‘Anjing’, macam-macam begitu kata mereka,” ujar Melianus.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Salah seorang penghuni asrama menunjukkan busur sumpit yang disebut berasal dari para penyerang.

    Secara spontan, untuk membela diri, mereka melakukan serangan balik dengan melempar batu yang ada di sekitar asrama.

    “Kejadiannya dari jam 02.00 WIB sampai 05.00 pagi, jadi kami baku serang. Mereka serang ke kita itu pakai petasan, sumpit, tembakan. Kami kira mereka serang kami pakai batu, sumpit, itu saja. Tapi ternyata di belakang itu ada tembakan, back up dari TNI-Polri,” ujar Melianus Asso kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/09).

    Melianus tidak dapat memastikan berapa jumlah orang yang melakukan serangan, namun menurutnya, aparat polisi berada di belakang para massa yang melakukan serangan ini. Suara tembakan yang dia dengar, berasal dari kerumunan massa itu.

    “Kejadian itu malam, jadi di belakang mereka kami curiga ada ormas dan polisi, karena tidak ada penengah, tidak ada yang memihak kami, padahal kami kan sama-sama warga Indonesia, tapi tidak ada yang memihak kami, karena tembakannya kan milik tentara dan polisi,” tutur mahasiswa di Universitas Cendrawasih ini.

    Hak atas foto ANTARA FOTO/Zabur Karuru Image caption Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (01/09)

    Dalam insiden ini, beberapa mahasiswa Papua terkena peluru. Salah satu di antaranya, Mikail Kareth, meninggal dunia karena tertembus timah panas.

    “Satu teman dari Sorong, dia punya nama Mikael Kareth, dia dapat tembak di dada. Terus, teman satu lagi, Sisilia Asso, dia dapat tembak di paha, itu tembakan peluru panas. Yang satu lagi Marcel Asso, dia kena tembak di punggung. Jadi kami selidiki semua itu ada peluru timah di dalamnya,” kata Melianus.

    Belasan penghuni asrama yang lain, terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka-luka terkena mata sumpit.

    Hak atas foto ANTARA FOTO/Zabur Karuru Image caption Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga yang sempat terjadi.

    Pemuda berusia 26 tahun ini mengatakan, Mikael sebenarnya bukanlah penghuni asrama, melainkan tinggal tak jauh dari asrama itu. Namun, karena mendengar keributan di asrama, dia penasaran dengan apa yang terjadi. Nahas, maut menjemputnya.

    Kini, jenasah mahasiswa Universitas Cendrawasih berusia 21 tahun itu sudah dikebumikan di kampung halamannya di Sorong.

    Salah satu kerabat Mikael, Abner Kambu, menyesalkan kejadian yang menewaskan anggota keluarganya tersebut, yang menurutnya, diakibatkan oleh kemarahan warga pendatang yang asetnya dirusak dalam aksi demonstrasi beberapa hari sebelumnya, pada Kamis (29/08).

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Aksi demonstrasi menentang rasialisme di Jayapura, Kamis (31/08) diwarnai aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum, termasuk toko dan mobil warga.

    “Kalau kita lihatnya demonstrasinya sudah lewat. Ini kelompok melakukan serangan karena rasa ketidakpuasan karena harta ini. Terus, kenapa bisa terjadi penembakan? Sebenarnya tidak boleh,” ujar Abner ketika kami temui di Sentani, Kabupaten Jayapura.

    “Kita sangat sesalkan hal itu, kenapa bisa terjadi penembakan itu,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, keluarga menghendaki agar aparat keamanan, melakukan proses hukum terhadap pelaku, siapa pun orangnya.

    “Aparat, terutama aparat penegak hukum, kepolisian yang didatangkan dari mana-mana, kalau boleh, jadi penegak hukum yang benar. Tidak boleh membedakan antara orang Papua dan orang Nusantara dan jangan lagi ada yang main di belakang layar,” kata Abner.

    Hak atas foto INDRA THAMRIN HATTA/AFP/Getty Images Image caption Aparat keamanan siaga di tengah aksi pengrusakan dan pembakaran di Jayapura, Kamis (29/08).

    Selain penyerangan asrama, warga pendatang juga melakukan razia terhadap warga Papua di Entrop setelah demonstrasi yang berujung ricuh pada Kamis (29/08).

    Razia ini menyusul kemarahan sekelompok massa bernama ‘Paguyuban Nusantara’ yang menolak adanya demo yang berlangsung anarkis.

    Mereka kemudian mengepung sekitar 1.000-an warga Papua yang menduduki kantor Gubernur Papua dan mengganti bendera Merah Putih dengan bendera Bintang Kejora pada Jumat (30/08).

    Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Infanteri Eko Daryanto menyatakan 10 truk dikerahkan untuk memulangkan massa ke sejumlah wilayah, seperti Waena dan Sentani, Kabupaten Jayapura.

    Menurut keterangan Eko, pemulangan para demonstran ini untuk “mengantisipasi bentrok antara massa aksi demo yang merasa ketakutan untuk kembali ke tempat masing-masing dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan kelompok masyarakat Paguyuban Nusantara yang menolak aksi demo”.

    Eko Daryanto menambahkan Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau “masyarakat Paguyuban Nusantara untuk menghentikan aksi sweeping terhadap pelaku aksi demo”.

    Namun, salah seorang warga yang mengaku sempat melakukan razia terhadap warga Papua, Amir Mansyur, beralasan aksi razia itu adalah wujud kemarahan warga atas pengrusakan dan pembakaran toko, mobil dan fasilitas umum yang dilakukan pendemo.

    “Jadi warga melakukan sweeping karena sudah terjadi seperti itu kan, bakar-bakar,” ujar Amir, seraya mengakui, dalam aksi razia itu banyak warga yang membawa kayu dan senjata tajam.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Amir Mansyur beralasan aksi razia itu adalah wujud kemarahan warga atas pengrusakan dan pembakaran toko, mobil dan fasilitas umum yang dilakukan pendemo.

    “Semua warga Entrop takut kalau pendemo kembali serang, akhirnya langsung siaga,” imbuh pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, yang sudah bertahun-tahun tinggal di Papua ini.

    Ribuan pengunjuk rasa di Jayapura menyuarakan tuntutan yang serupa dengan aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya, meminta pengungkapan kasus dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus lalu.

    Gelombang aksi bermula di Manokwari, Papua Barat, pada 19 Agustus. Pendemo membakar ban di tengah jalan, merusak rambu lalu lintas dan membakar gedung DPRD. Setelah itu, demonstrasi menjalar ke puluhan kota lain di Papua dan Papua Barat, mulai dari Sorong, Biak, Fakfak, Mimika, Paniai, Deiyai dan terakumulasi di Jayapura pada 29 Agustus silam.

    Kelompok pegiat HAM, Human Rights Watch (HRW) mencatat sedikitnya delapan warga Papua dan satu orang anggota TNI tewas, sementara 39 warga Papua terluka dalam aksi demonstrasi di Deiyai.

    Bupati Deiyai, Ateng Edowai mengatakan “orang-orang yang mengenakan pakaian sipil” bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

    Sementara di Fakfak, Papua Barat, seorang warga Papua terluka parah akibat pertikaian antara orang Papua dan mereka yang disebut mewakili “milisi pro-NKRI”.

    “Saya kira memang harus disebut milisi karena sebagian dari mereka memang berlatih bela diri. Milisi kan artinya organisasi semi militer yang menggunakan kekuatan sebagai perpanjangan dari diplomasi mereka. Jadi memang itu milisi,” ujar Andreas Harsono dari Human Rights Watch.

    Hak atas foto Oxford City Council Image caption Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

    Benny Wenda, pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), organisasi yang dituding berada di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat, justru menuding balik pemerintah Indonesia yang dianggapnya berupaya memicu konflik etnis di Papua, dengan mengirim milisi dan membuat kekacauan di wilayah itu.

    “Siapa yang menciptakan milisi atau Nusantara Defender? Di situ pertanyaan saya kepada pemerintah Indonesia dan terutama Wiranto (Menkopolhukam),” ujar Benny Wenda kepada wartawan BBC News Indonesia Mohamad Susilo di London, Inggris.

    “Saya tahu bahwa Wiranto punya kasus besar di Timor Leste dan situasi ini serupa dengan apa yang terjadi di Timor Leste,” ujar pria yang kini tinggal di Oxford, Inggris, setelah kabur dari penjara di Papua pada 2002.

    Pada akhir 1990an, kelompok militan paramiliter Timor Leste, yang pada saat itu masih bernama Timor Timur, dibentuk pemerintah demi menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah Indonesia selama gerakan kemerdekaan Timor Leste.

    Hak atas foto Paula Bronstein/Getty Images Image caption Pemimpin Milisi Aitarak, Eurico Gutteres, di tengah kerumunan milisi saat pendukungnya dalam demonstrasi pro-Indonesia di Dili, 26 August 1999.

    Namun, tudingan bahwa aparat keamanan berada di balik serangan kelompok yang digambarkan sebagai ‘milisi’, yang terdiri dari warga pendatang, ditampik oleh kepolisian.

    Diakui oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, keberadaan milisi memang diakui dalam konflik Timor Leste. Namun, dia menegaskan “tidak mungkin terjadi” ada milisi di Papua.

    “Karena kalau milisi apalagi dipersenjatai, ada hukum positif yang dilanggar, yaitu UU No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Dan itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya.

    Dia menegaskan, warga sipil tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Sedangkan, anggota TNI/Polri yang dikerahkan di Papua dan Papua Barat hanya segelintir saja.

    “Anggota TNI/Polri saja yang menggunakan senjata api terbatas, apalagi dibekali peluru tajam. Kan tidak dibekali peluru tajam kita ketika menghadapi demo massa,” ujar Dedi.

    Hak atas foto Donal Husni/NurPhoto via Getty Images Image caption Aksi demonstrasi menentang rasialisme tak hanya digelar di Papua dan Papua Barat saja, namun juga di ibu kota Jakarta pada 22 Agustus 2019.

    Pengerahan pasukan tambahan dipertanyakan

    Setelah kerusuhan selama dua minggu di Papua dan Papua Barat, pemerintah berjuang untuk meredakan ketegangan, termasuk mengerahkan sekitar 6.000 personel keamanan tambahan – sebuah langkah yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak.

    Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sempat berkantor di Papua selama lima hari bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono menegaskan, keberadaan pasukan tambahan dimaksudkan untuk menjamin keamanan, bukannya untuk menakut-nakuti warga.

    “Ini kita lakukan untuk menjamin keamanan, bukan dalam rangka untuk melakukan aksi kekerasan … supaya masyarakat tenang, mereka melihat ada aparat keamanan di mana-mana,”ujar Tito ketika ditemui di sela-sela aktivitasnya di Sentani, Kabupaten Jayapura.

    Popy Rantung, seorang warga non-Papua yang rumah makannya rusak dalam demonstrasi mengatakan dia merasa lebih aman dengan kehadiran pasukan keamanan tambahan.

    “Lebih aman, otomatis kan. Namanya kita manusia, tetap jika sudah ada keamanan, hilang stres,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela proses pembersihan puing warungnya yang terletak di jantung kota Jayapura.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Popy mengaku merasa lebih aman dengan kebaradaan pasukan keamanan tambahan yang berjaga di Jayapura.

    Rumah makan Manado yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya di Jayapura, kini rata dengan tanah.

    Pada saat kerusuhan meletus, massa pendemo mendatangi rumah makannya dan melakukan penjarahan, pelemparan batu dan melakukan pembakaran.

    “Mereka menjarah, ambil uang di dalam dan HP. Tapi mau bagaimana, kita sudah terjebak, kita tidak berani keluar waktu itu. Tapi kita hanya panjatkan doa saja,” ujar perempuan berusia 60 tahun yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Dia kemudian diamankan oleh pihak berwenang dari Polres Jayapura. Sementara bangunan rumah makannya, luluh lantak dengan tanah.

    Untuk sementara, dia terpaksa tinggal bersama dengan kerabatnya. Dia mengaku, total kerugian yang dia derita mencapai Rp1 miliar rupiah.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Popy dan kerabatnya dengan latar belakang rumah makan yang kini tinggal puing-puing.

    Sementara itu, Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mengungkapkan, setidaknya ada 24 unit mobil, 49 unit motor, dan lebih dari 200 kios dan toko rusak dalam kerusuhan yang mewarnai aksi demo pada 29 Agustus silam.

    “Diperkirakan Rp200 miliar lebih yang terdampak akibat kerusakan ini,” ujar Rustan yang juga merupakan tokoh masyarakat Makassar di Jayapura ini.

    Keberadaan pasukan tambahan TNI/Polri, menurut Rustan, dapat menjamin bahwa “kedamaian, ketenangan, keamanan, dijaga di setiap sudut jalan di Papua.”

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Personel TNI berjaga di Pelabuhan Jayapura, beberapa hari setelah aksi kerusuhan yang mewarnai demonstrasi menentang rasialisme.

    Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh warga Papua, Hengki Wayoi, yang tinggal di Jayapura. Menurutnya, penambahan pasukan keamanan “tidak akan menyelesaikan soal, tapi akan menumbuhkan masalah-masalah lain”.

    “Memang hari ini dengan diturunkan pasukan kurang lebih 6.000 untuk hari ini mungkin aman, tapi apakah setelah 6.000 ini ditarik, pemerintah bisa jamin?” ujarnya dengan nada sedikit khawatir.

    “Hari ini kami butuh aman, damai, dan pemerintah harus bisa ciptakan itu, tidak boleh dengan senjata, karena dengan senjata itu tidak akan menyelesaikan soal,” imbuhnya.

    Apa akar masalah di Papua?

    Hengky mengungkapkan merasa aman sekaligus was-was dengan keberadaan aparat yang berjaga di sepanjang jalan, dengan menenteng senjata laras panjang. Itu membuat Jayapura “seakan-akan tidak bisa dikendalikan lagi.”

    “Kalau saya melihat, kita harus kembali ke akar soal. Kita harus lihat alasan sehingga masalah hari ini timbul,” kata Hengky.

    Lantas apa yang menjadi akar masalah apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat?

    Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mamta Tabi Zadrack Taime mengungkapkan rentetan aksi demo selama dua pekan tersebut pada dasarnya untuk membawa aspirasi rakyat Papua, yakni kemerdekaan.

    “Demo-demo besar seperti itu kalau muncul orang selalu berbicara Papua Merdeka dan ini sebenarnya suatu akumulasi yang sudah memuncak,” kata Zadrack.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mamta Tabi Zadrack Taime mengatakan rentetan aksi adalah upaya menyampaikan aspirasi rakyat Papua.

    “Hal itu wajar karena proses integrasi Papua dengan Indonesia sangat rapuh.” imbuhnya.

    Papua bergabung dengan Indonesia pada 1969 melalui apa yang disebut sebagai Pepera, atau penentuan pendapat rakyat, yakni proses penentuan nasib yang didasari atas musyawarah.

    Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan penentuan nasib berdasar pada sistem one man one votealias satu orang, satu suara.

    Militer Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu dalam upaya mereka untuk menumpas gerakan pro-kemerdekaan di Papua.

    Kelompok pembela hak asasi manusia, Amnesty International Indonesia, menghendaki investigasi menyeluruh terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yang menewaskan sedikitnya delapan orang.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan untuk menuntaskan akar masalah di Papua, semestinya pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia itu.

    “Amnesty meyakini itu lah sumber dari segala ketidakpuasan, termasuk sumber dari ketidakpuasan yang berbentuk tuntutan politik, misalnya kemerdekaan,” ujar Usman Hamid.

    Hak atas foto BBC News Indonesia Image caption Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Suhuniap, menegaskan, perjuangan rakyat Papua bukan karena membenci warga non-Papua.

    Dalam penelitian Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus pembunuhan yang tidak sah di Papua, mayoritas tidak berhubungan dengan masalah-masalah politik, misalnya tuntutan kemerdekaan.

    Wilayah ini diberikan otonomi khusus pada tahun 2001 dan di bawah Presiden Joko Widodo – pemerintah banyak berinvestasi dalam pengembangan di wilayah tersebut.

    Namun aktivis Papua berkukuh untuk menuntut referendum kemerdekaan.

    Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Suhuniap, menegaskan, “perjuangan rakyat Papua bukan karena membenci warga non-Papua, melainkan melawan sistem dan menuntut hak politik” mereka.

    Dia juga menegaskan akan terus melakukan aksi demonstrasi menuntut referendum, meski ada maklumat pelarangan demonstrasi dari kepolisian.

    “Orang Papua sudah muak, sudah bosan, sudah jenuh, sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Indonesia,” kata Ones.

    “Kalau ingin menyelesaikan akar konflik, akar persoalan di Papua, referendum [adalah] solusi demokratis. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, harus referendum dilakukan,” tegasnya.

    Pihak berwenang telah menetapkan 96 orang sebagai tersangka, 85 di antaranya ditangkap Papua dan Papua Barat karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi di daerah. Beberapa di antaranya, dijerat dengan tudingan makar.


    Artikel yang berjudul “Dugaan keterlibatan ‘milisi’ di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat: “Tidak ada yang memihak kami, padahal kami sama-sama warga Indonesia”” ini telah terbit pertama kali di:

    Sumber berita

    No comments