• Breaking News

    DPR setujui amnesti untuk Baiq Nuril: ‘Anda harus berani bersuara’

    baiq nurilHak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga Image caption Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) menyaksikan rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

    Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril, perempuan asal Nusa Tenggara Barat yang dipidana karena merekam percakapan mesum atasannya.

    Keputusan DPR yang menyetujui pemberian amnesti, ditanggapi Baiq Nuril dengan tangis.

    “Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih yang…” kata Nuril, yang tidak melanjutkan kalimatnya lantaran menangis.

    Setelah tangisnya reda, dia berkata: “Terima kasih kepada bapak Presiden, terima kasih kepada anggota DPR RI, terima kasih kepada ibu Rieke, terima kasih kepada semua kuasa hukum, terima kasih kepada lembaga yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

    Dia mengemukakan harapannya agar tiada orang yang menjadi korban pelecehan seksual dan dipidana.

    “Saya berharap begitu, jangan sampai, mulai detik ini jangan sampai ada yang seperti saya. Itu menyakitkan sekali, jangan sampai ada. Saya berharap jangan sampai ada,” cetusnya.

    Ditambahkannya, korban pelecehan harus berani bersuara.

    “Harus berani, harus berani. Jangan beri kesempatan kedua kali kalaupun itu terjadi pada Anda sekali, jangan beri kesempatan untuk kedua kalinya. Harus Anda berani bersuara,” ucapnya.

    Sebelum pemberian amnesti disahkan pada sidang paripurna, Kamis (25/07), Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyampaikan laporan kerja soal pertimbangan pemberian amnesti.

    Menurutnya, Komisi III telah mempertimbangkan aspek keadilan untuk memberikan pertimbangan amnesti bagi Nuril.

    “Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada aktivis perempuan yang sudah memberikan support dan bantuan terhadap kasus Baiq Nuril. Semoga akan menjadi tonggak bersejarah terhadap perlindungan hak perempuan ke depan,” kata Erma, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Callistasia Wijaya.

    Usai mendengarkan laporan dari Komisi III, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menanyakan kepada para peserta sidang apakah pemberian amnesti disetujui atau tidak.

    “Apakah laporan Komisi III tentang pertimbangan atas pemberian amnesti kepada saudara Baiq Nuril Maqnun dapat disetujui?” tanya Utut

    “Setuju,” seru anggota sidang secara serempak.

    Hak atas foto Antara/PUSPA PERWITASARI Image caption Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata pada Forum Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 10 Juli lalu.

    Joko Jumadi selaku pengacara Baiq Nuril mengemukakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan surat keputusan presiden soal pemberian amnesti setelah DPR menyampaikan persetujuan.

    “Kami sangat yakin kepada presiden akan segera mengeluarkan amnesti. Kami tak akan mendorong-dorong tapi kami akan menunggu. Yang ditunggu presiden kan secara formal kan pertimbangan dari DPR. Yang satu awal diamanahkan dari Konstitusi.

    “Jadi Insya Allah kami akan pulang kayaknya. Sudah rindu makan plecing di Lombok. Jadi mudah-mudahan satu-dua hari ini kami sudah balik ke Lombok,” kata Joko.

    Media playback tidak ada di perangkat Anda

    Wawancara mengharukan Baiq Nuril: “Anak-anak yang membuat saya bertahan hidup”

    Persetujuan pemberian amnestioleh DPR dilakukan sehari setelah seluruh fraksi dalam Komisi III DPR RI menyepakati secara aklamasi pertimbangan pemberian Presiden Joko Widodo terkait amnesti untuk Baiq Nuril.

    “Alhamdulillah kepada Saudari Nuril telah diputus dan diberi pandangan dari 10 fraksi dan dihadiri enam fraksi secara aklamasi dapat memberikan pertimbangan kepada presiden untuk dapat diberikan amnesti kepada Saudari Nuril,” kata Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

    Jejak perkara

    Kasus tersebut berlangsung pada 2012 saat Baiq Nuril masih menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram. Sedangkan M kala itu masih menjabat Kepala SMAN 7 Mataram.

    Baiq Nuril mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh pria berinisial M yang merupakan atasannya.

    Kepala sekolah dimutasi dan melaporkan Nuril ke polisi atas tuduhan menyebarkan rekaman elektronik itu.

    Akibatnya ibu tiga anak itu ditahan polisi pada Maret 2017 dan diadili.

    Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, terungkap pembicaraan M dengan Baiq Nuril via telepon.

    Eks atasan Baiq Nuril itu kerap menceritakan hubungan badannya dengan wanita lain yang bukan istrinya. Merasa dilecehkan, Baiq Nuril pun merekam percakapan itu lewat ponsel miliknya.

    Pada sidang 26 Juli 2017, hakim membebaskannya namun jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

    Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja.

    Hakim kasasi MA menyatakan Nuril bersalah atas sangkaan “mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan” yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Eksekusi mantan guru honorer di Mataram ini ditunda oleh kejaksaan dan saat ini masih bebas.

    Putusan MA ini membatalkan vonis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Mataram pada Juli tahun lalu yang menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah dan dia dibebaskan dari status tahanan kota.


    Artikel yang berjudul “DPR setujui amnesti untuk Baiq Nuril: ‘Anda harus berani bersuara'” ini telah terbit pertama kali di:

    Sumber berita

    No comments