• Breaking News

    Prabowo: Bayang-bayang isu pelanggaran HAM dan mengapa kembali ikut pilpres

    PrabowoHak atas foto Getty Images Image caption Prabowo tiga kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pada 2009, 2014 dan 2019.

    Prabowo kembali mengikuti pertarungan di pemilihan presiden dan berharap kali ini hasilnya akan berpihak ke dirinya.

    Meski hampir semua lembaga survei menempatkan dirinya di bawah Joko Widodo (Jokowi), petahana dan calon yang ia hadapi di pilpres 2014, tim pemenangan yang ia bentuk optimistis pilpres 2019 bisa dimenangkan.

    Bicara peluang, kemungkinan menang tentu saja.

    Bahkan, menurut mantan menteri dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli, bukan tidak mungkin Prabowo membuat kejutan seperti yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad di pemilihan umum Malaysia tahun lalu.

    Di pemilu Malaysia 2018, koalisi pimpinan Mahathir di luar dugaan bisa menumbangkan UMNO yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Kemenangan Mahathir sekaligus mengakhiri pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

    Kekecewaan rakyat yang meluas dan skandal korupsi diyakini menjadi penyebab kekalahan UMNO dan Najib.

    Rizal, dalam wawancara dengan Bloomberg, mengatakan apa yang terjadi di Malaysia bisa terulang di Indonesia jika Prabowo “bisa menangkap momentum kekecewaan publik”.

    Lihat manifesto kedua pasangan calon di konten interaktif berikut.

    Konten interaktif, klik untuk memulai Joko Widodo – Ma’aruf Amin Prabowo Subianto – Sandiaga Uno Kembali

    Joko Widodo – Ma’aruf Amin

    Partai pengusung PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKP, PSI, Perindo Merampungkan pembangunan jalan tol yang mangkrak, seperti tol trans-Jawa (target selesai 2020) dan tol trans-Sumatera (target selesai 2024)
    Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
    Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya — fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”)
    Melanjutkan program dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa
    Melanjutkan program reformasi agraria
    Merampungkan proyek Palapa Ring: pembangunan jaringan serat optik yang mengitari tujuh pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawei, Maluku, dan Papua — saat ini diklaim sudah selesai 100% di Indonesia bagian barat dan tengah, dan 90% di Indonesia bagian timur
    Mengadakan program 1000 perusahaan perintis (start-up) baru yang dihubungkan dengan program-program inkubator internasional Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan
    Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu
    Memperkuat moderasi (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama bangsa Indonesia
    Membekali aparat penegak hukum dengan standar operasi (SOP) berbasis HAM Memperkuat KPK
    Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
    Memberantas premanisme dan pungli dengan revitalisasi Saber Pungli dan mengawasi prosesnya sampai di pengadilan
    Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah overcrowding
    Menyelenggarakan perekrutan pegawai negeri yang transparan dan berbasis kompetensi serta menyederhanakan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah untuk memangkas politik uang
    Menangkal terorisme dengan mengutamakan pencegahan — menekan paham radikal dan intoleran, serta melakukan deradikalisasi kepada orang yang telah terpapar Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
    Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025 Melanjutkan kebijakan Satu Peta dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya
    Mencegah kebakaran hutan
    Menanam kembali lahan-lahan kritis
    Melanjutkan konservasi lahan gambut
    Melakukan penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan
    Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta mempercepat pembangunan pusat pengolahan limbah B3 secara terpadu
    Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang Membagikan Kartu Prakerja pada pekerja yang terkena PHK dan lulusan SMK serta perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemegang kartu akan diberi pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, dan selama itu mereka akan mendapatkan tunjangan. Khusus lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi akan menerima tunjangan maksimal selama setahun setelah memulai pelatihan, jika belum mendapat pekerjaan
    Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal
    Membenahi sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran Menurunkan tingkat stunting (gagal tumbuh pada anak) sebanyak 10% dalam lima tahun ke depan, sehingga prevalensinya mencapai 20% — batas yang ditetapkan WHO
    Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil
    Mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Memperluas cakupan program jaminan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga kuliah — KIP-kuliah
    Memperluas beasiswa afirmasi bagi mahasiswa miskin, di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan santri serta siswa lembaga pendidikan keagamaan
    Memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan

    Prabowo Subianto – Sandiaga Uno

    Partai pengusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya Membangun infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri
    Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif
    Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui “OK OCE” (One Kabupaten/Kota One Center of Entrepreneurship), yang merupakan pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM
    Melakukan sejumlah langkah reformasi pajak, antara lain membebaskan pajak untuk UMKM yang baru berdiri selama dua tahun, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif Pph 21 (pajak penghasilan)
    Memfasilitasi pengembangan unicorn (perusahaan perintis dengan valuasi di atas US$1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun) di Indonesia dengan menerapkan regulasi longgar, termasuk yang terkait pajak Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
    Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya
    Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum
    Menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan etnis di antara pejabat pemerintahannya Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
    Menjamin tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
    Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara
    Merevisi Inpres no. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana jaksa agung dan kapolri harus mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detail lainnya yang “justru berpotensi melindungi koruptor”
    Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik
    Menaikkan gaji para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi serta petugas pemerintahan di daerah terpencil
    Menyelaraskan undang-undang dari pemerintah pusat dengan peraturan daerah, sehingga tidak “bertabrakan”
    Meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga agar mengurangi dorongan untuk menekuni ajaran radikal Menjaga stabilitas harga pangan dengan memperkuat peran Bulog
    Menghentikan impor pangan, terutama di saat panen
    Merevitalisasi jutaan hektare lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi produksi pangan
    Membangun bank tani dan bank nelayan
    Mewujudkan swasembada energi dengan memanfaatkan semua sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit
    Merevitalisasi sebagian dari 10 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari
    Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrstruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta
    Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor
    Meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN Memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup
    Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan
    Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif
    Menghukum seberat-beratnya pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi
    Menghentikan semua kebijakan reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak lingkungan, serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat
    Mengkampanyekan budaya ramah lingkungan, seperti mengganti kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan serta bisa didaur ulang
    Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar langka dan terancam punah Mengurangi jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta orang dalam lima tahun
    Membangun “Rumah Siap Kerja” yang dilengkapi berbagai fasilitas pencarian lapangan kerja serta pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat serta keadaan pasar. Rumah Siap Kerja akan hadir sampai di tingkat desa
    Mewajibkan setiap tenaga kerja asing (TKA) bisa berbahasa Indonesia
    Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 (yang mengatur upah buruh) dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli buruh
    Memperbaiki sistem outsourcing Menyelesaikan akar permasalahan BPJS dalam 200 hari dengan menggandeng pakar-pakar aktuaria untuk melakukan “perhitungan-perhitungan”
    Menggalakkan “gerakan 22 menit berolahraga” sebagai program pencegahan penyakit Menghapus Ujian Nasional, menggantinya dengan penerusan minat dan bakat
    Mengalokasikan 2 persen APBN untuk riset, dan menyinergikan dunia akademik dengan dunia usaha

    Ia mengatakan di bawah kepemimpinan Jokowi, para petani dirugikan karena rendahnya harga komoditas sementara kelas menengah kecewa dengan kegagalan pemerintah memacu ekonomi pada kisaran 7%, seperti yang dijanjikan dalam kampanye pilpres 2014.

    Menurut Rizal, keinginan untuk melakukan perubahan “mendapatkan momentum dalam beberapa bulan ini karena banyak orang yang kecewa dengan Jokowi”.

    Pemilih Muslim juga mungkin akan meninggalkan Jokowi setelah sejumlah pemuka agama “dikriminalisasi” karena mengkritik pemerintah, kata Rizal.

    Ia mengatakan ada semacam “rasa ketidakadilan di kalangan Muslim”.

    Tapi pengamat politik dari lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Philips Vermonte, tidak sependapat dengan analisis Rizal.

    “Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ini tidak sama,” kata Vermonte kepada wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo.

    Ia mengatakan bahwa di Malaysia banyak yang kecewa dengan kinerja PM Najib.

    “Ada proses delegitimasi terhadap Najib karena kasus-kasus korupsi yang besar itu, yang menunjukkan kekuasaan yang dipegang Najib diduga dipakai untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya,” kata Vermonte.

    “Sementara di Indonesia, kalau kita lihat Jokowi, sepertinya tidak ada tendensi ke arah sana,” katanya.

    Seperti pertandingan bulu tangkis

    Hak atas foto Reuters Image caption Prabowo sejak kecil dekat dengan kekuasaan. Sang ayah pernah menjadi menteri Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.

    Selain itu, lawan Najib, Mahathir, punya rekan jejak yang diakui karena pernah menjadi perdana menteri dan dianggap berhasil. “Dia punya pengalaman mengelola negara,” kata Vermonte.

    “Dari sini saya melihat, analogi seperti yang disampaikan Rizal Ramli kurang pas,” katanya.

    Apakah memang tidak ada peluang bagi Prabowo untuk mengalahkan Jokowi?

    Vermonte mengatakan keunggulan Jokowi antara 15 hingga 20% belum bisa dikatakan aman. Dan di waktu yang tersisa ini, pertarungan bisa disamakan dengan pertandingan bulu tangkis.

    “Jika melakukan blunder, poin akan langsung diberikan kepada lawan,” katanya memberikan analogi.

    Faktor lain adalah partisipasi di hari H.

    Jika di hari pencoblosan tim Prabowo bisa mengerahkan pemilih secara besar-besaran, bukan tidak mungkin Prabowo bisa membalikkan keadaan, apalagi Prabowo didukung oleh kader-kader Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal militan.

    Bagi Prabowo, ini untuk ketiga kalinya terjun di pemilihan presiden.

    Pada 2009, ia adalah cawapres Megawati Sukarnoputri, yang ketika itu bersaing dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto.

    Dalam pilpres ini SBY menang sementara Mega dan Prabowo berada di urutan kedua dengan meraih persentase suara 26,79%. Sang pemenang, SBY-Boediono meraup 60,8%.

    Hak atas foto Getty Images Image caption Prabowo berupaya mendapatkan tiket calon presiden melalui konvensi Partai Golkar pada 2004 namun gagal.

    Di pilpres 2014, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla.

    Prabowo kembali menelan kekalahan setelah meraih 46,85% suara sedangkan Jokowi unggul dengan 53,15%.

    Mengapa terjun di politik dan ikut pemilihan presiden, sementara ia cukup sukses sebagai pengusaha setelah meninggalkan dinas ketentaraan?

    Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengatakan dirinya bisa saja menikmati hidup dan mundur sama sekali dari politik. Tapi ada keinginan untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

    “Kalau ingin melakukan perubahan, ya harus masuk politik, minta mandat rakyat untuk berkuasa. Bentuk pemerintah yang kuat, bersih dan efektif. Terapkan strategi yang benar (untuk memperbaiki kehidupan rakyat),” kata Prabowo.

    Bagi Prabowo, mengabdi kepada rakyat adalah kewajiban.

    “… kadang tergoda juga untuk tidak masuk politik. Kita tak perlu capek, tak habis tenaga, tak mengeluarkan uang, tidak dimaki-maki … tapi (masuk ke politik) ini kewajiban. Bagian dari cinta tanah air,” katanya.

    Dekat dengan kekuasaan

    Hak atas foto EPA Image caption Prabowo kembali menghadapi Joko Widodo di pemilihan presiden, mengulang pertarungan pada 2014.

    Prabowo sejak kecil sudah dekat dengan kekuasaan.

    Ia lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Profesor Dr Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Sigar.

    Sang ayah dikenal sebagai ekonom terkemuka dan pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.

    Ia menikah dengan salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto. Pasangan ini dikaruniai seorang anak dan berpisah pada 1998.

    Sebelum menjadi pebisnis dan politikus, ia meniti karier di bidang militer, dengan jabatan terakhir panglima Kostrad, posisi untuk jenderal bintang tiga. Sebelum ke Kostrad, ia menjadi komandan jenderal Kopassus, pos jenderal bintang dua.

    Selama menjadi tentara ini pula ia dikaitkan dengan isu kudeta dan kasus penculikan aktivis pada 1997-1998, dua isu yang selalu membayanginya dan kerap dilontarkan oleh lawan-lawan politiknya.

    Soal isu kudeta, ia dengan tegas membantahnya.

    Hak atas foto Getty Images Image caption Prabowo adalah cawapres Megawati di pemilihan presiden 2009.

    Soal kasus penculikan aktivis prodemokrasi, Prabowo pernah memberikan penjelasan panjang lebar kepada beberapa wartawan, seperti dimuat majalah Panji pada Oktober 1999.

    Dalam wawancara ini Prabowo menjelaskan bahwa dirinya mendapat “daftar nama aktivis” yang diyakini berpotensi mengganggu keamanan. Aktivis itu menjadi target operasi dan diminta untuk “diamankan”.

    “Tapi bahwa mungkin mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab,” kata Prabowo.

    Terkait kasus ini pula, Prabowo diperiksa oleh tim yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beranggotakan jenderal-jenderal senior.

    Mereka adalah Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai ketua dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Setelah melalukan pemeriksaan, DKP memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer.

    Isu ini kembali ramai pertengahan 2018 ketika Amerika Serikat membuka 34 dokumen rahasia yang mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998.

    Dokumen ini antara lain menyebutkan bahwa “penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto”.

    Tim pemenangan Prabowo menggambarkan isu penculikan yang mengaitkan nama Prabowo tak ubahnya “kaset rusak yang diputar ulang”.

    Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra kepada BBC News Indonesia menegaskan bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus sudah menghadapi Mahkamah Militer karena “mengamankan” delapan aktivis.

    Beberapa anggota Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer Tinggi pada 1999. Anggota tim ini dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara.

    Hak atas foto Erik Prasetya Image caption Demonstrasi mahasiswa pada 1998 membawa poster Prabowo.

    “Pak Prabowo sudah mempertanggungjawabkan itu. Dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?” papar Andre merujuk Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, dan Desmond J Mahesa.

    “Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto. Sekarang dia Menkopolhukam-nya Pak Jokowi,” kata Andre.

    Soal kemunculan dokumen rahasia Amerika, Andre “menilai seperti ada kesengajaan”.

    “Ini seperti kaset rusak yang diulang-ulang. 2014 juga waktu Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden, isu ini muncul,” katanya.

    Prabowo sendiri mengatakan kalau ada yang mempermasalah masa lalunya, ia siap untuk menjawabnya.

    “Ini risiko, tak masalah, saya siap menjawab. Saya tak ke mana-mana,” kata Prabowo.

    Tim pemenangan Prabowo mengatakan “kalau ia pelanggar HAM mengapa ia bebas pergi ke negara lain”.

    Mengasingkan diri ke Yordania

    Memang kasus selalu membayangi Prabowo sehingga tim pemenangan di pemilihan presiden 2019 mengeluarkan apa yang dikenal sebagai “buku biru” yang menjawab semua isu miring tentang Prabowo, di antaranya soal kasus penculikan aktivis.

    Di buku tersebut dikatakan bahwa apa yang terjadi dengan 13 aktivis prodemokrasi adalah “bukan penculikan, para aktivis tersebut diamankan”.

    “Dan bukan Prabowo yang mengamankan tapi Tim Mawar … sembilan orang diamankan dan mereka bebas dan masih hidup … beberapa di antara menjadi anggota Partai Gerindra”.

    Kasus penculikan dan tumbangnya Presiden Soeharto seakan menjadi penutup “karier cemerlang” Prabowo di militer.

    Ia sempat “mengasingkan diri” ke Yordania dengan alasan karena di Indonesia dirinya menerima sejumlah tuduhan.

    Di negara ini ia memiliki kawan baik, Abdullah, yang juga mantan komandan pasukan khusus dan sekarang menjadi raja.

    Ia tak lama berada di Yordania dan pulang untuk menekuni dunia bisnis.

    Tapi kondisi paradoks Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa namun tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat, membuatnya gelisah.

    Prabowo berupaya mendapatkan tiket calon presiden melalui konvensi Partai Golkar pada 2004 namun gagal.

    Ia kemudian mendirikan Gerindra, partai yang menjadi kendaraan politiknya sejak 2008.

    Di pemilihan presiden 2019, Prabowo menggandeng PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya membentuk koalisi Adil Makmur.

    Lawannya, Jokowi-Ma’ruf Amin disokong oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB, Partai Hanura, PKPI, PBB dan Partai Perindo di bawah bendera Indonesia Maju.


    Artikel yang berjudul “Prabowo: Bayang-bayang isu pelanggaran HAM dan mengapa kembali ikut pilpres” ini telah terbit pertama kali di:

    Sumber berita

    No comments