• Breaking News

    Kasus AU: Akun Twitter dilaporkan ke polisi, twit Jokowi ‘dipertanyakan’

    Salah seorang tersangka meminta maafHak atas foto ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG/foc. Image caption Tiga tersangka (kiri NN, tengah TP) dan empat terduga pelaku penganiayaan terhadap AU yang diperiksa sebagai saksi, meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

    Kasus dugaan penganiayaan terhadap AU, siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, berimbas dengan dilaporkannya satu akun Twitter ke kepolisian setempat.

    Dalam perkembangan lain, Presiden Joko Widodo ikut berkomentar, namun beberapa pihak mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan terhadap anak.

    Pengaduan akun Twitter ke polisi dilakukan oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat terhadap akun @zianafazura yang dianggap “telah menggiring opini publik atas kinerja mereka”.

    “Kami merasa, apa ya… (ia) meragukan kinerja kami yang ada di sini,” ujar Eka Nurhayati Ishaq, ketua KPPAD Kalbar.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengambil pelajaran dari kasus penganiayaan AU.

    Menurutnya, perundungan tersebut diakibatkan oleh “perubahan pola interaksi sosial di masyarakat setelah era media sosial”.

    “Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah tetapi kita belum siap,” ujar Presiden Jokowi, seperti yang juga diungkapkan melalui akun Instagramnya.

    Berikut sejumlah hal yang kami catat sejak bergulirnya kasus dugaan penganiayaan terhadap AU.

    Pengakuan para tersangka vs kronologi versi korban

    Rabu (10/4) malam, tiga tersangka berinisial FZ, TP, dan NN (alias LL, TR, dan E), beserta sejumlah terduga pelaku lain meminta maaf kepada korban atas penganiayaan yang mereka lakukan.

    “Saya salah satu dari pelaku 12 orang ini, terutama, saya meminta maaf kepada korban dan kepada keluarga korban,” ujar NN dalam konferensi pers di Mapolresta Pontianak, Kalimantan Barat.

    Meski demikian, pada kesempatan itu, mereka membantah sejumlah tuduhan yang banyak beredar di masyarakat terkait kasus penganiayaan tersebut.

    “Saya sekarang sudah di-bully, dihina, dicaci, dimaki, diteror, padahal kejadiannya tidak seperti itu.

    “Tidak ada penyekapan, tidak ada seretan, tidak ada menyiram (air) secara bergiliran, tidak ada membenturkan kepalanya ke aspal, itu tidak ada. Apalagi untuk merusak keperawanannya,” tuturnya menjelaskan.

    Namun mereka mengakui telah melakukan pemukulan.

    “(Kami) hanya (melakukan) penganiayaan ringan, bahkan kami kini (yang) diancam dibunuh dan terus diteror oleh warganet,” ujar TP, tersangka lainnya.

    Hak atas foto ANTARA FOTO/HS PUTRA Image caption Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono (kiri) didampingi Perwira Polda Kalbar Kompol Syarifah Salbiah (kanan) menemui LM (tengah), Ibu dari AU (14) yang menjadi korban penganiayaan pelajar SMA di Rumah Sakit Promedika Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (10/4).

    Hal berbeda diungkapkan Kapolresta Pontianak, Kombes M Anwar Nasir, yang membacakan kronologi kejadian versi korban dan orang tuanya.

    “Saudari TR (TP) menanyakan kepada korban ‘kau ada ngomong apa?’. Tiba-tiba dari arah belakang, saudara EC menyiram kepala korban,” tutur Anwar pada hari Rabu.

    Menurut kronologi versi korban dan orangtuanya, AU mengaku mengalami sejumlah bentuk penganiayaan lainnya, termasuk terhadap area kewanitaannya.

    “Saat warga lewat, karena ini jalan umum, para pelaku langsung pergi. Akibat (penganiayaan) yang dialami, korban mengalami (sakit) di bagian kepala dan sakit di badan,” paparnya.

    Meski demikian, dari hasil visum, polisi menyatakan bahwa tidak ditemukan memar di organ-organ tubuh korban, termasuk pada area alat vitalnya.

    Korban dinyatakan mengalami depresi pascatrauma.

    KPPAD Kalbar adukan akun Twitter @zianafazura

    Pengaduan atas akun Twitter @zianafazura dilakukan KPPAD Kalimantan Barat setelah akun tersebut mencuitkan pendapatnya terhadap penanganan kasus penganiayaan AU pada 9 April lalu.

    Salah satu cuitan @zianafazura yang dipermasalahkan berisi pernyataan “Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) berharap ini berakhir DAMAI demi masa depan para pelaku”.

    Lompati Twitter pesan oleh @zianafazura

    Yang paling mengejutkan saya:

    Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) berharap ini berakhir DAMAI demi masa depan para pelaku. 😱

    Kenapa korban kekerasan seperti ini harus DAMAI? Pelaku harus diadili dan kalau bersalah kirim ke penjara anak.#JusticeForAudrey

    — #JusticeForAudrey (@zianafazura) 9 April 2019

    Hentikan Twitter pesan oleh @zianafazura

    Mereka menganggap cuitan tersebut merugikan, karena dinilai “telah menggiring opini publik bahwa lembaga tersebut cenderung membela pelaku”.

    “Silakan kalau memang ingin mengungkap kebenaran, tapi jangan menggiring opini orang, seakan-akan membelokkan tugas dan fungsi kerja kami,” ungkap ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati Ishaq, kepada wartawan BBC News Indonesia, Rivan Dwiastono.

    “Yang kita bela ini bukan hanya pelaku (dan) korban, saksi juga kita bela. Selama dia (berusia) nol bulan sampai 18 tahun, itu anak, ya itu dilindungi oleh negara, itulah kewajiban kami, KPPAD ada di situ,” ujarnya.

    Eka menegaskan bahwa aduan ke Polda Kalimantan Barat itu akan dilanjutkan.

    “Kalau misalnya ada (yang) menyangkal ‘ini kenapa ada undang-undang ini?’, sarankan aja kepada pemerintah di sana, mau presiden, DPR RI, ubah itu undang-undang kalau memang tidak berkenan kami membela pelaku dan korban,” katanya.

    Sementara itu, pemilik akun Twitter @zianafazura hingga berita ini diterbitkan belum merespons permintaan wawancara dari BBC News Indonesia.

    Melalui unggahan Instagram story akunnya, ia menyatakan bahwa ia tidak bersedia diwawancara dengan alasan “tidak ingin ada KPPAD vs saya. Sehingga #justiceforaudrey yang sama-sama kita perjuangkan teralihkan.”

    Hak atas foto ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG Image caption Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, (kanan) berjalan bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Anwar Nasir, usai menggelar rapat bersama sejumlah kepala sekolah dan aparat kepolisian untuk membahas kasus penganiayaan siswi SMP di Mapolresta Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (11/4).

    Dalam cuitannya terkait kasus penganiayaan AU, pemilik akun menuntut agar “pelaku harus diadili dan kalau bersalah kirim ke penjara anak,” disertai tagar dukungan bagi AU.

    Melalui akun yang sama, ia mengutarakan keterkejutannya saat tahu ia diadukan ke polisi terkait cuitannya.

    “Saya akan berusaha mempertanggungjawabkan isi thread saya terkait #JusticeForAudrey,” tulis @zianafazura menanggapi kabar pengaduannya.

    “Saya membuka DM (pesan personal secara langsung) untuk mempermudah komunikasi jika masih ada win-win solution. Mohon maaf… Jika thread ini menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan,” ungkapnya dalam cuitan yang sama.

    Hingga Kamis (11/4), Polda Kalimantan Barat masih mendalami aduan dari KPPAD Kalbar.

    Polisi belum menentukan pasal mana yang mungkin dilanggar isi cuitan tersebut.

    “Kita kan masih dalami, jadi belum juga kita tentukan apakah ini masuk unsur pidana atau tidak,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go, melalui sambungan telepon.

    Keprihatinan Jokowi, tuluskah?

    Dalam wawancara dengan sejumlah awak media, Rabu (10/4), Presiden Joko Widodo menyatakan rasa sedih dan duka atas kasus penganiayaan AU.

    “Kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu,” ujar Jokowi.

    “Tapi yang jelas, ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antarmasyarakat yang sudah berubah lewat media sosial,” katanya.

    Pernyataan serupa diungkapkan Jokowi melalui sebuah foto dan keterangan yang dituliskannya di akun Instagram @jokowi.

    Lompati Instagram pesan oleh jokowi

    View this post on Instagram

    Saya telah mendengar tentang peristiwa yang menimpa seorang anak kita, siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dikabarkan menjadi korban perundungan beberapa anak lain. Kita semua sedih dan marah dengan kejadian ini. Saya telah meminta Kepala Kepolisian RI untuk bertindak tegas menangani kasus ini. Penanganannya harus bijaksana dan berjalan di koridor undang-undang yang sesuai, mengingat para pelaku dan korban masih di bawah umur. Yang pasti adalah, kita sedang menghadapi masalah perubahan pola interaksi sosial antarmasyarakat melalui media sosial. Kita sedang dalam masa transisi pola interaksi sosial itu, hendaknya lebih berhati-hati. Saya benar-benar berharap agar orang tua, guru, dan masyarakat turut bersama-sama merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, mengawasi betul anak-anak kita, serta meluruskan hal-hal yang tidak benar. Usulan revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan anak-anak itu satu hal, tapi yang paling penting lagi adalah budaya kita, etika kita, norma-norma kita, nilai agama kita, semua tidak memperbolehkan adanya perundungan, apalagi penganiayaan fisik.

    A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Apr 10, 2019 at 6:10am PDT

    Hentikan Instagram pesan oleh jokowi

    Pernyataan Jokowi yang merespons kasus yang viral di media sosial tersebut, menurut pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, dapat dikaji dari sejumlah sisi.

    Pertama, ia menyambut positif pernyataan pejabat publik, termasuk presiden, yang mengangkat kasus yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

    Namun, sebagai seorang pejabat publik, yang perlu dilakukan seharusnya lebih dari sekadar mengomentari.

    “Kalau cuma sekadar ‘saya prihatin’ atau ‘mengutuk’ tapi tidak ada tindakan lebih lanjut ya buat apa, omong kosong politik aja itu,” ujar Hurriyah.

    Posisi sebagai pemerintah, seharusnya dimanfaatkan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dikomentari.

    “Apa yang kemudian bisa dia lakukan? Karena itulah kapasitas seorang pejabat publik, untuk kemudian, misalnya, membuat suatu kebijakan,” tuturnya.

    Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus, menyampaikan hal senada dengan mengatakan “langkah setelah membuat pernyataan itulah yang lebih penting”.

    Hak atas foto Reuters Image caption Presiden Jokowi mengatakan pemerintah ‘berduka atas perundungan yang menimpa AU’.

    “Yang lebih penting adalah sistemnya, undang-undangnya, pelaksanaan undang-undang itu yang paling penting. Bahwa dia langkah pertama merespons bahwa ini dikecam dan sebagainya ya oke, tapi what’s next?” tutur Magdalena.

    Baginya, kasus penganiayaan AU yang diduga mengandung unsur kekerasan seksual juga menjadi momen yang tepat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

    “Kalau kita melihat makin maraknya (kasus) kan, ini muncul, muncul, begitu. Tapi ini urgensinya sudah tinggi sekali, dibutuhkan payung hukum untuk itu,” katanya.

    Selain itu, aspek lain yang perlu diperhatikan dari pernyataan Jokowi, menurut Hurriyah, terletak pada momen dikeluarkannya pernyataan tersebut.

    Kurang dari satu pekan sebelum hari pemilu, ‘ketulusan’ pernyataan Jokowi terkait kasus penganiayaan AU dapat diukur dari komitmennya terhadap kasus serupa di masa lalu.

    “Sebenarnya mudah saja, kita lihat saja rekam jejak apakah misalnya dalam kasus-kasus yang kurang lebih sama presiden mengeluarkan pernyataan juga?

    “Jika kemudian tidak ditemukan rekam jejak itu, ini kan yang akhirnya memunculkan dugaan-dugaan, bahwa menjelang pemilu ini, isu apa pun bisa dipolitisasi untuk mengerek elektabilitas,” kata Hurriyah.

    Lompati Twitter pesan oleh @jokowi

    Kita semua berduka atas kepergian YY yg tragis. Tangkap & hukum pelaku seberat2nya. Perempuan & anak2 harus dilindungi dari kekerasan -Jkw

    — Joko Widodo (@jokowi) 4 Mei 2016

    Hentikan Twitter pesan oleh @jokowi

    Sebelumnya, Jokowi pernah mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait isu perundungan, persekusi, hingga kasus kekerasan seksual, seperti kasus Yuyun tahun 2016 lalu.

    “Kita semua berduka atas kepergian YY yg tragis,” tulis Jokowi dalam akun Twitternya, @jokowi, yang di-retweet oleh lebih dari 2.000 akun.

    Kasus YY adalah kasus di mana seorang gadis berusia 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang laki-laki di Bengkulu.


    Artikel yang berjudul “Kasus AU: Akun Twitter dilaporkan ke polisi, twit Jokowi ‘dipertanyakan'” ini telah terbit pertama kali di:

    Sumber berita

    No comments