• Breaking News

    Apakah isu hak asasi manusia relevan dalam Pilpres 2019?

    Aksi massa Kamisan di depan kantor Komnas HAMHak atas foto BBC NEWS INDONESIA Image caption Sumarsih dan massa Kamisan menggelar aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, saat peringatan hari HAM internasional, Selasa (11/12).

    Menjelang pemilihan presiden 2019, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu masih belum terselesaikan. Janji kampanye yang sempat digaungkan pun dirasa menguap jadi sekadar janji.

    “Presiden pembohong! Presiden pembohong!” demikian pekikan suara para peserta massa Kamisan—yang terdiri dari aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM—di depan gedung Komisi Nasional HAM, Jakarta Pusat, Selasa (11/12) siang.

    “Hidup korban! Jangan diam, lawan!” teriak mereka.

    Di saat bersamaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah menyampaikan pidatonya di hadapan para komisioner Komnas HAM dan undangan acara peringatan hari HAM internasional di dalam kantor tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan hadir.

    “Tidak mudah untuk mengungkap peristiwa-peristiwa 20-30 tahun yang lalu. Bukan hanya negeri kita, sampai sekarang Amerika (juga) belum bisa menentukan siapa yang membunuh Kennedy,” ungkap JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, saat merujuk pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaram HAM berat di masa lalu.

    “Tidak berarti itu melepaskan tanggung jawab, pemerintah selalu berusaha,” tukas JK yang juga merupakan ketua dewan pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

    Hak atas foto AFP/ROMEO GACAD Image caption Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo dalam arak-arakan usai Pilpres 2014, 20 Oktober 2014.

    Namun, ucapan itu sudah tak mempan bagi Sumarsih, salah satu peserta Kamisan yang juga ibunda dari Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I tahun 998 silam.

    “Ternyata itu hanya janji-janji bohong. Dan janji-janji Pak Jokowi hanya untuk meraup suara pada Pemilu 2014 dan 2019,” ujar Sumarsih kepada Rivan Dwiastono, wartawan BBC News Indonesia, setelah berorasi di depan gedung Komnas HAM.

    “Kita bisa membaca di pertengahan tahun (masa pemerintahannya), Pak Jokowi mengangkat menkopolhukam yang adalah terduga pelaku pelanggaran HAM berat, khususnya dalam tragedi penembakan mahasiswa dalam kasus Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti,” ungkapnya.

    Ia merujuk pada Wiranto. Namun dalam berbagai kesempatan, Wiranto selalu membantah telah melakukan pelanggaran hukum.

    Tak tercantum dalam visi-misi kedua capres

    Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyatakan bahwa tim mereka sudah biasa dengan fitnah tentang kasus pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo. Ia justru mengklaim, Prabowo dekat dengan sejumlah orangtua korban tragedi ’98.

    “Mereka tahu Pak Prabowo tidak terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus lain-lainnya, Timor-Timur kah, tidak pernah terlibat. Jadi bersih,” ujar Riza melalui sambungan telepon dengan BBC, Selasa (11/12).

    “Kami punya komitmen yang besar terhadap HAM. Dan sejauh ini, sebagaimana kita ketahui, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo-Sandi.”

    Hak atas foto BBC INDONESIA Image caption Yang berbeda juga dalam Kamisan ke-477 tahun ini adalah kehadiran sejumlah pesohor.

    Perlu diketahui, kedua pasang capres-cawapres, pada Pilpres 2019, tidak mencantumkan secara eksplisit terkait upaya penegakkan HAM dalam visi dan misi mereka.

    Jokowi, yang pada Nawacita saat Pilpres 2014 lalu mencantumkan poin “penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu”, kini hanya menuliskan “penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dalam daftar misinya.

    Sementara Prabowo yang rutin diasosiasikan dengan kasus pelanggaran HAM sejak pertama kali mengikuti pemilu 2009, kini hanya menyebut “menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya” dalam visinya.

    Hak atas foto BBC NEWS INDONESIA Image caption Ahmad Taufan Damanik, ketua Komnas HAM, usai peringatan hari HAM internasional di kantor Komnas HAM, Selasa (11/12)

    Untuk itu, Komnas HAM pun berencana mengundang kedua pasang capres-cawapres untuk memaparkan visi-misi mereka dalam bidang hak asasi manusia awal tahun depan.

    “Kita minta kedua-duanya datang ke Komnas HAM, menyampaikan pidato mengenai HAM. itu akan kita dengarkan lebih konkret,” ujar Ahmad Taufan Damanik, ketua Komnas HAM, kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/12).

    “Itu akan jadi pegangan publik, siapapun nanti yang terpilih, kan ‘ini loh yang dulu diomongkan di depan publik di kantor Komnas HAM’,” tutupnya.

    Isu HAM tak ‘seksi’

    Pengamat politik Yunarto Wijaya berpendapat bahwa isu HAM patut dan penting untuk diperhatikan para capres-cawapres. Namun ironisnya, secara elektoral, isu tersebut tak ‘seksi’ lagi.

    “Agak menyedihkan di situ, harus diakui, ini (isu HAM) jadi sekunder, enggak seksi lagi,” ungkap Yunarto kepada BBC News Indonesia.

    “Karena kecenderungan pemilih akan fokus pada bidang ekonomi, karena dianggap lebih terkait langsung dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.”

    Hak atas foto BBC NEWS INDONESIA Image caption Massa Kamisan dihalangi barikade pengamanan saat berunjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, Selasa (11/12)

    Menurutnya, ada dua faktor yang menyebabkan kedua pasang peserta Pilpres 2019 tak memprioritaskan isu HAM dalam visi-misi mereka. Pertama, secara elektoral, isu HAM dinilai tidak memiliki bobot sebesar isu-isu ekonomi.

    “Isu HAM ini seakan-akan dianggap hanya menjadi black campaign terhadap salah satu kubu, sehingga akhirnya orang tidak melihat ini sebagai isu objektif, tidak lagi melihat isu ini sebagai isu general yang kepentingannya terkait dengan seluruh lapisan masyarakat,” jelas direktur eksekutif Charta Politika itu.

    Faktor kedua, bagi kubu Jokowi, rekam jejak keseriusan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung rampung menjadi rintangan.

    “Ketika ada nama Wiranto, misalnya, atau nama-nama lain yang dianggap oleh beberapa kalangan aktivis juga punya masalah dengan HAM di masa lalu, ini membuat ruang gerak buat kubu Jokowi dalam mengeksplorasi isu HAM secara lebih spesifik jadi lebih sempit,” kata Yunarto.

    Hak atas foto ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA Image caption Seorang perempuan berfoto bersama warga yang mengenakan topeng pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam aksi di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/8).

    Sementara bagi kubu Prabowo, isu HAM memang menjadi titik lemah yang akan selalu ada. Terlebih, kini kubu Prabowo didukung oleh Partai Berkarya, yang menawarkan nostalgia Soeharto, yang dinilai Yunarto memiliki cela dalam isu HAM.

    “Prabowo bukan hanya harus berhadapan dengan masa lalu dirinya sendiri, tetapi bagaimana kemudian dilema ketika bicara mengenai pelanggaran HAM secara lebih luas, salah satunya apa yang dilakukan pada masa Orde Baru,” pungkas Yunarto.

    Menurutnya, isu HAM tak pernah masuk lima besar persoalan pokok yang harus diselesaikan. Posisi pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing biasanya ditempati oleh masalah kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan pendidikan atau kesehatan.


    Artikel yang berjudul “Apakah isu hak asasi manusia relevan dalam Pilpres 2019?” ini telah terbit pertama kali di:

    Sumber berita

    No comments